Kemenhub Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

TRANS-SIBER. COM|SABTU, 30 OKT 2021|09:13 WIB|WARTAWAN: HIKLER,  ST|EDITOR : REDAKSI

 

JAKARTA – TRANS-SIBER.COM,- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pertahankan Predikat Badan Publik “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara daring pada Selasa (26/10).

“Alhamdulillah, kami bisa kembali meraih predikat badan publik informatif dari KIP. Terima kasih atas kerja baik dari jajaran Kemenhub”.

“Penghargaan ini menjadi pemicu semangat kami untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik kepada masyarakat. Serta dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenhub selaku badan publik,” jelas Menhub, Rabu (27/10)

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan Keterbukaan Informasi Publik harus tetap dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan meski dalam masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Wapres meminta agar seluruh Badan Publik meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital. Pelayanan informasi publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Ketua KIP Gede Narayana, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada posisi sedang dengan nilai 71,37.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap 337 Badan Publik, KIP mencatat 83 Badan Publik menuju Informatif, 63 Badan Publik Cukup Informatif, 54 Badan Publik Kurang Informatif, 37 Badan Publik, dan Tidak Informatif sebanyak 100 Badan Publik.

“Kami mengingatkan agar Badan Publik yang sudah Informatif tidak cepat berpuas diri, dan terus menjadikan pelaksanaan KIP sebagi budaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisen, efektif, ”kata Gede.

Penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat ini melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.***