Komisi Informasi Provinsi Riau Cederai Rasa Keadilan Publik Dan PKN

TRANS-SIBER. COM|KAMIS, 28 OKTOBER 2021|17:58 WIB|WARTAWAN: HIKLER,  ST|EDITOR: REDAKSI

JAKARTA,  TRANS-SIBER. COM, – KETUA UMUM Pemantau Keuangan Negara (PKN)  Patar Sihotang SH MH, menyampaikan keprihatinannya atas putusan No 014 /KIP-R/PS-A/VIII/2020 dan Putusan No 006/KIP-R/PS-M-A/V/2021 tentang sengketa imformasi publik oleh komisi informasi Provinsi Riau.

“Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau telah mencenderai rasa keadilan rakyat dan keluarga besar PKN di seluruh Indonesia atas putusan No 014 /KIP-R/PS-A/VIII/2020 dan Putusan No 006/KIP-R/PS-M-A/V/2021 tentang sengketa Informasi pulik” Kata Patar.

Hal itu disampaikan Patar Sihotang,  SH.,  MH dalam konfrensi Persnya di Kantor Pusat PKN pada Rabu, (27/10/2021).

Patar menjelaskan sengketa informasi antara Lembaga Pemantau Keuangan Negara dan Kepala Desa di Komisi Informasi Riau berawal dari permohonan Informasi Publik ke badan Publik PPID Desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.

Permohonan informasi itu terkait dengan APBDEs dan LPJ APBdes Desa Air Putih yang mana Pihak Desa tidak memberikan informasi sesuai yang dimohonkan oleh pihak pemohon (PKN).

Pihak PKN membuat keberatan kepada kepala Desa berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2013 dimana kepala desa selaku termohon tidak merespon permohonan yang diajukan PKN.

Selanjutnya pihak PKN mengajukan gugatan sengketa Informasi kepada Kepala Desa Air Putih .

Menurut Patar bahwa berdasarkan Perki 1 tahun 2013 pasal 36 bahwa mekanisme pemeriksaan berkas sengketa informasi pada tahap pertama ada 4 hal yang perlu di buktikan terlebih dahulu oleh majelis Komisioner, yaitu;

  • kewenangan Komisi Informasi;
  • kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  • kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
  • batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

Nah, pada saat sidang pertama dalam sengketa ini Majelis Komisioner malah tentang tanding pemohon, seperti  meminta saya ke depan untuk menunjukkan Akte Pendirian dan SK Kemenkumham.

Setelah itu kamisioner mengatakan bahwa legal standing PKN (point b) dan batas waktu pengajuan Penyelesaian sengketa ( c) PKN memenuhi syarat sebagai pemohon dan selanjutnaya di lanjutkan kepada Agenda Mediasi, kata Patar menjelaskan.

Seperti diketahui sengketa informasi antara PKN melawan Kepala Desa Pemandang Kec. Rokan 4 Kota,  Kab. Rokan Hulu sebelumnya telah di putus dengan amar  Putusan Menolak Permintaan Sengketa PKN dengan alasan legal standing.

Putusan ini bertentangan dengan putusan Komisioner pada tanggal 18 Januari 2021 yang memutus sengketa Nomor 10/KIP -R/PS-A/VII/2020 Antara PKN melawan Kades pemandang Kec Rokan Koto Kab Rokan Hulu dengan kesimpulan mempunyai legal standing.

Dengan putusan menerima permohonan sengketa PKN.

Kedua putusan diatas dinilai sangat mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat terutama PKN selaku pihak pemohon.

Bahkan ini menjadi putusan yang provokatif karena ke dua sengketa dan pemohonnya adalah sama.

“dua sengekata yang sama tetapi putusan berbeda, permohonan yang satu diterima dan permohonan yang satunya lagi ditolak. Terang Patar.

Patar sangat menyayangkan dalam sengketa ini posisi Komisioner terkesan menjadi pengacara termohon dan mencari cari kelemahan Pemohon.

Harus dipahami Lembaga Komisi Informasi itu di bentuk untuk menjamin hak-hak informasi masyarakat sesuai undang-undang.

Tujuan Komisi Informasi itu adalah hakiki rakyat untuk mendapatkan Informasi dengan harapan untuk membangun pondasi budaya transparan atau keterbukaan di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan program nawacita presiden Jokowi dalam Program kerja jangka panjang dalam meningkatkan Indek keterbukaan informasi.

Menyikapi putusan itu, Patar mengatakan PKN tidak akan diam, PKN akan mengajukan upaya banding Ke PTUN dan tetap akan mengajukan permintaan informasi public tentang laporan pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Komisi Informasi Riau, selanjutnya menarik Komisi Informasi Riau menjadi termohon di Komisi informasi.***